Rabu, 21 Desember 2011

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu media yang digunakan oleh Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk mengolah data keuangan yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan manajemen, untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara .

Adanya sistem informasi akuntansi pemerintahan, diharapkan akan menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan/pengendalian keuangan dan Barang Milik Negara dan dapat menciptakan good governance. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mendukung kebeberhasilan pelaksanaan sistem informasi akuntansi pemerintahan, disamping itu juga adanya keterbatasan-keterbatasan modal sehingga sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan dan pengadaan komputer yang sesuai tidak dapat tercapai dengan kebutuhan apa yang diharapkan .

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dari Edward III tentang implementasi yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, observasi serta dengan melakukan wawancara.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah Sampling Purposive informan dalam penelitian ini adalah pegawai Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi pemerintahan menyangkut masalah pengelolaan penyampaian dan pelaporan keuangan dan barang milik negara atas pelaksanaan anggaran.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan sistem informasi akuntansi pemerintahan dalam hal komunikasi sudah berjalan dengan baik melalui trasformasi dan kejelasan dalam penyampaian informasi. Sumber daya yang ada sebagai pelaksana kurang mampu mendukung, disposisi dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan kemampuan, sedangkan struktur birokrasinya sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang kerjanya. Peneliti menyarankan agar supaya Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam merekrut pegawainya yang ahli dalam bidang komputerisasi akuntansi dan akuntansi pemerintahan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar